Subscribe Us

Dana BOS Naik 6,35%, SD-SMA Naik Rp 800 Ribu Per Anak, SMK Tetap

DISKUSIKEHIDUPAN.com – Pemerintah kembali melakukan perubahan kebijakan di sektor pendidikan. Kali ini, kebijakan itu terkait dengan keuangan. Kebijakan baru tersebut terkait dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama membuat keputusan perubahan kebijakan dana BOS. Mereka sepakat untuk mengubah skema penyaluran dana BOS pada tahun 2020.




Skema penyaluran BOS diubah menjadi tiga tahap dari sebelumnya empat tahap. Pada skema baru ini besaran tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%. Pencairan tahap I paling cepat pada Januari, tahap II paling cepat April, dan tahap III September.


Perubahan lainnya terdapat pada skema penyaluran, Kementerian Keuangan akan langsung mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing sekolah. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, dimana Kementerian Keuangan melakukan transfer ke rekening kas umum daerah (RKUD).

BACA JUGA : Mumpung Website KIP Kuliah Maintenance, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Perubahan berikutnya adalah penetapan SK sekolah penerima akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, penetapan SK sekolah penerima dilakukan pemerintah daerah.

Lalu, batas akhir pengambilan data 1 x per tahun setiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD-Perubahan. Sebelumnya, batas akhir pengambilan data 2 x per tahun yaitu tanggal 31 Januari dan 31 Oktober.

BACA JUGA : Kampus Merdeka, Babak Lanjutan dari Merdeka Belajar

Selanjutnya, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Intinya bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta.

Skema yang terakhir adalah tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas.




BACA JUGA : Merdeka Belajar Ala Nadiem Makarim dan Penantian Bentuk Pendidikan Indonesia

Anggaran BOS juga berubah. Pemerintah menetapkan anggaran BOS sebesar Rp 54,32 triliun di tahun 2020 atau naik 6,35% dibandingkan tahun sebelumnya. 




Perubahan skema hanya terjadi pada BOS reguler. Program dana BOS sendiri menjadi tiga bagian sisanya BOS kinerja dan BOS afirmasi tetap sesuai aturan yang berlaku. BOS kinerja untuk sekolah berkinerja baik, ini tetap tidak diubah dan BOS afirmasi untuk dukung daerah tertinggal, transmigrasi, terluar tetap akan dilakukan dengan mekanisme yang selama ini berjalan. 

BACA JUGA : Kemendikbud Istiqamah Dengan Sistem Zonasi, Namun Harus Ada yang Direvisi

Perubahan skema berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, terutama kepada sekolah negeri dan beberapa swasta yang menerima BOS. Perubahan yang terjadi adalah pada besaran unit cost, di mana untuk Sekolah Dasar (SD) menjadi Rp 900 ribu per anak dari yang sebelumnya Rp 800 ribu.

Lalu, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Rp 1,1 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1 juta. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Rp 1,5 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1,4 juta, dan untuk SMK tetap sama yaitu Rp 2 juta per anak.

dana bos dana bantuan operasional sekolah sri mulyani nadiem makarim tito karnavian bos




Post a comment

0 Comments