Subscribe Us

Merdeka Belajar Ala Nadiem Makarim dan Penantian Bentuk Pendidikan Indonesia

Merdeka Belajar Ala Nadiem Makarim dan Penantian Bentuk Pendidikan Indonesia
DISKUSIKEHIDUPAN.com – Entah sampai kapan, Indonesia seperti tidak bosan dengan “gebrakan” baru di bidang pendidikan. Setiap pergantian Menteri, selalu diiringi dengan pergantian kebijakan baru. Sehingga gebrakan itu sejatinya tidak istimewa lagi. Yang istimewa justru konsistensi terhadap inkonsistensi kebijakan. Negara kita seperti belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan yang ideal. Proses yang terjadi justru mirip dengan eksperimen model baru, yang seringkali tak berujung. Eksperimen lama belum selesai, seketika ditindih dengan eksperimen baru. Begitu seterusnya hingga kini.

Paling mutakhir, Mendikbud Nadiem Makarim menawarkan gagasan “Merdeka Belajar”. Gagasan ini telah didiseminasikan dalam Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Hasil diseminasi itu telah terpublikasikan di berbagai kanal berita, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun media mainstream.

Pada postingan kali ini, admin diskusikehidupan.com juga ingin berbagi dengan para pembaca, setidaknya agar gagasan ini dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus menjadi pemantik diskusi. Tentu, seraya berharap agar Indonesia segera menemukan bentuk pendidikan yang paling ideal, dan gagasan Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim ini menjadi bagian besar dari jawaban atas penantian bentuk pendidikan itu.

Merdeka Belajar yang dimaksudkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim meliputi empat pokok kebijakan, terdiri dari kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); Ujian Nasional (UN); Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Berikut ini adalah penjelasan setiap kebijakan tersebut :





UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

Saat ini semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini. Selain itu, Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak.

Berdasar pada analisis situasi tersebut, maka arah kebijakan baru melalui program Merdeka Belajar adalah pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.)

Dengan kebijakan ini, maka Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa, anggaran USBN juga dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.


UJIAN NASIONAL (UN)

Kondisi sekarang ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh.

Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kompetensi minimum terdiri dari kompetensi literasi dan numerasi. Kompetensi Literasi adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, sedangkan Kompetensi Numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Adapun karakter yang dimaksudkan misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinnekaan, dan perundungan.

Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter diterapkan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Lebih dari itu, Mendikbud juga menyatakan bahwa asesmen tersebut akan mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Kondisi sekarang ini, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. RPP juga memiliki terlalu banyak komponen, dimana guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman). Selain itu, Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Berdasar pada analisis situasi tersebut, arah kebijakan dalam merdeka belajar akan arahkan pada kebebasan guru dalam memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. RPP dibuat meliputi 3 komponen inti, yakni tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Adapun komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Dengan demikian maka jika sebelumnya RPP bisa mencapai 20 halaman, maka kedepan RPP hanya cukup 1 halaman saja. Penulisan RPP juga dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.


PERATURAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ZONASI

Kondisi sekarang ini, tujuan peraturan PPDB zonasi adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Pembagian zonasinya adalah : Jalur zonasi minimal 80%; Jalur prestasi maksimal 15%; dan Jalur perpindahan: maksimal 5%.

Peraturan terkait PPDB tersebut kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah dan belum terimplementasi dengan lancer di semua daerah. Bahkan, implementasinya belum disertai dengan pemerataan jumlah guru.

Melalui kebijakan merdeka belajar, Mendikbud akan membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Ketentuan zonasi diubah dengan ketentuan : Jalur zonasi minimal 50%; Jalur afirmasi minimal 15%; Jalur perpindahan maksimal 5%; dan Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah).

Selain itu, daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi, dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Itulah beberapa kebijakan baru Mendikbud yang bertajuk Merdeka Belajar. Semangat baru dalam pengelolaan pendidikan ini semoga menjadi jawaban dari penantian bentuk pendidikan Indonesia yang benar-benar ideal, dan pemerintah dapat mengakhiri eksperimentasi model pendidikan yang seakan tiada hasil.

Jika anda ingin memiliki file tayangan Mendikbud terkait kebijakan Mendeka Belajar, sila klik DOWNLOAD.



Post a comment

0 Comments