Subscribe Us

Palang Merah Indonesia; Sejarah, Gerakan, Dan Kontroversinya

Palang Merah Indonesia; Sejarah, Gerakan, Dan Kontroversinya



Beberapa waktu yang lalu, santer di media sosial seputar kontroversi lambang Palang Merah Indonesia (PMI), yang diidentikkan dengan simbol agama tertentu. Beragam opini bahkan klaim disuguhkan di berbagai media massa dan media sosial, lengkap dengan argumentasi, paradigma, perspektif, dalil, dan pendekatannya.


Dalam postingan ini, penulis tidak ingin tenggelam dalam kubangan kontroversi tersebut. Dalam perspektif kebebasan berpendapat, kontroversi itu menjadi bagian dari dinamika perkembangan PMI di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari “silaturrahim melalui perdebatan”. Indah bukan, jika perdebatan yang seringkali mencuat dan menjadi trending topic itu kita niati untuk silaturahim dan saling mengenal? Lepas debat, kita justru dapat ilmu dan saudara baru.

Penulis akan mengawali diskusi kita kali ini dengan sejarah gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional yang dikutip dari www.pmi.or.id dan beberapa sumber lainnya. Penulis menggunakan website resmi milik PMI itu karena ingin mendapatkan informasi yang valid dari sumber yang kredibel.


Catatan Kronologis Gerakan Kemanusiaan Internasional


Sejarah gerakan kemanusiaan internasional itu bermula dari peristiwa pertempuran pasukan Perancis dan Italia melawan pasukan Austria pada 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Pada hari yang sama, Henry Dunant, seorang pemuda warganegara Swiss, berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Perancis, Napoleon III.

Perang itu mengakibatkan puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis dari pihak militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang korban pertempuran. Melihat pemandangan memilukan itu, hati Henry Dunant tergerak untuk memberikan bantuan. Dengan dibantu para penduduk setempat, Dunant akhirnya dapat memberikan bantuan untuk menolong para korban perang itu.


Selepas itu, saat kembali ke Swiss, Dunant merekam pengalamannya itu dalam buku yang ia beri judul "Kenangan dari Solferino", buku itu akhirnya menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya itu, Dunant menuliskan dua gagasannya: Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional , yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang; Kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang.

Gagasan Henry Dunant mendapat respon, pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengannya untuk mengembangkan gagasan pertamanya. Mereka bersama-sama membentuk Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC).


BACA JUGA


Untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap negara, maka didirikan organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis angkatan darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

Gagasan kedua dari Dunant juga mendapatkan respon dari masyarakat internasional. Pada tahun 1864, atas prakarsa pemerintah federal Swiss diadakan Konferensi Internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya Konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa I, II, III dan IV tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah. Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI), suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 itu telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958 tentang lkut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Ratifikasi ini telah mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional.




Narasi Gerakan Kemanusiaan Di Indonesia

Sejarah lahirnya Palang Merah Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Pada 21 Oktober 1873, Pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland-Indiche Rode Kruis (NIRK) yang kemudian namannya menjadi Nederlands Rode Kruiz Afdelinbg Indie (NERKAI).

Selanjutnya pada 1932, semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) digelorakan oleh dr. RCL. Senduk dan Bahder Djohan. Proposal pendirian PMI diajukan pada kongres NERKAI pada tahun 1940, namun ditolak. Pada saat penjajahan Jepang, proposal itu kembali diajukan, namun tetap ditolak.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 3 September 1945 memerintahkan dr. Buntaran Martoatmodjo, yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada waktu itu, untuk membentu Badan Palang Merah Nasional. Hal ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nyata setelah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian maka ikhtiyar Presiden Soekarno tidak pada waktu itu tidak hanya sekedar merespon isu internasional tentang gerakan relawan kemanusiaan seperti organisasi palang merah, namun juga sebagai penegas eksistensi negara kepada dunia.

Setelah mendapat perintah tersebut, dr. Buntaran segera bergerak cepat. Pada
5 September 1945, ia membentuk Panitia Lima yang terdiri dari dr. R. Mochtar, dr. Bahder Johan, dr. Joehana, Dr. Marjuki dan dr. Sitanala, untuk mempersiapkan pembentukan palang merah di Indonesia.

Akhirnya, pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia (PMI) dengan ketua pertama, Drs. Mohammad Hatta. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Palang Merah Indonesia dan diperingati setiap tahun.

Peristiwa penting selanjutnya adalah pada tanggal 16 Januari 1950, Pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI karena di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional. Pihak NERKAI diwakili oleh dr. B. Van Trich, sedangkan dari PMI diwakili oleh dr. Bahder Djohan.

Pada perkembangan selanjutnya, eksistensi PMI semakin mendapatkan pengakuan dengan dikeluarkannya Keppres No. 25 tanggal 16 Januari 1950 oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat, dan dikuatkan dengan Keppres No. 246 tanggal 29 November 1963. Secara resmi, Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI.

Tugas utama PMI berdasarkan Keppres RIS No. 25 tahun 1950 dan Keppres RI No. 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949.

Eksisensi PMI diakui secara Internasional oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Liga) yang sekarang disebut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada Oktober 1950.

PMI Saat Ini


Pada tahun 2018 kemarin, telah diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Regulasi ini semakin memperkuat eksistensi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang menjalankan aktivitas kepalangmerahan sesuai dengan Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam masa damai, dan masa konflik bersenjata. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan sebagaimana dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan,  kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PMI tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Secara normatif, tugas-tugas dari PMI adalah sebagai berikut :
  • Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan lainnya;
  • Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melakukan pembinaan relawan;
  • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
  • Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
  • Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
  • Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan
  • Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.


Hingga Februari 2019, PMI telah berdiri di 33 Provinsi, 474 Kabupaten/Kota dan 3.406 Kecamatan. PMI juga telah mempunyai hampir 1,5 juta sukarelawan yang siap melakukan pelayanan.

Di akhir tulisan ini, penulis ingin menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun ke 74 PMII, semoga semakin memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan negara Indonesia.


Post a comment

0 Comments