Subscribe Us

PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia

PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Kancah pendidikan di Indonesia kembali ramai dibincangkan, kali ini tentang kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  tahun 2019. Kebijakan baru tentang PPDB 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memunculkan kontroversi. Di media sosial, hujan kritik terhadap kebijakan baru tersebut masih sangat deras hingga posting-an ini ditulis.





Seakan sudah ditakdirkan, isu kebijakan Pemerintah dibidang pendidikan selalu dibuntuti dengan kontroversi. Pada saat yang sama, kebijakan tentang pengelolaan pendidikan pun seperti belum menemukan bentuk idelanya. Kompleksitas persoalan yang ada di bidang pendidikan, ditambah lagi dengan konstelasi politik membuat kebijakan yang dikeluarkan seringkali berbenturan dengan dilema di lapangan, dan yang tak terelakkan adalah munculnya kontroversi. Hal ini diperparah dengan eksperimen negara dalam pengelolaan pendidikan yang tak kunjung berakhir dan menghasilkan kesimpulan yang purna, sehingga sering muncul adagium kritis "ganti menteri, ganti kebijakan". Dengan kondisi semacam ini, apapun kebijakan yang dikeluarkan, tetap akan memunculkan kontroversi.

BACA JUGA : SEMUA SEKOLAH ITU UNGGUL DAN MENJADI TEMPAT UNGGULAN BAGI SETIAP MANUSIA UNTUK BELAJAR

Admin diskusikehidupan.com tidak ingin terlarut dalam perdebatan abadi yang kian seru itu. Admin hanya akan ikut mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat, agar masyarakat memahami kebijakan-kebijakan perihal PPDB 2019. Hal ini karena perdebatan ini justru akan memicu kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan telah diambil, maka harus dikawal agar dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah dengan turut mensosialisasikannya kepada khalayak umum, tentu dengan tidak meninggalkan nalar kritis, sebagai ikhtiyar bersama dalam perbaikan pendidikan di Indonesia.

Untuk mensosialisasikan regulasi baru tentang PPDB 2019, Kemendikbud mempopulerkan tagar #SemuaBisaSekolah. Beberapa informasi penting yang perlu diketahui masyarakat tentang kebijakan PPDB 2019 adalah sebagai berikut:
Penerimaan peserta didik baru di tingkat SD, dan SMP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun SMA oleh Pemerintah Provinsi, wajib menggunakan tiga jalur, yakni Jalur Zonasi (paling sedikit 90%), Jalur Prestasi (paling banyak 5%), dan Jalur Perpindahan Orang tua/Wali (paling banyak 5%).
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Mendikbud dan Mendagri menerbitkan surat edaran kepada para Kepala Daerah terkait implementasi PPDB 2019 yang wajib mengacu kepada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018. Aturan ini mendorong pelaksanaan PPDB yg nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Dinas Pendidikan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat dalam melakukan penetapan zonasi untuk PPDB 2019. Pada saat yang sama, sekolah juga didorong lebih proaktif mendata calon siswa berdasarkan data sebaran anak usia sekolah di sekitar.
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Sekolah Dasar wajib menerima peserta didik berusia tujuh tahun, dan tidak diperbolehkan melaksanakan seleksi baca tulis hitung untuk calon peserta didik SD pada PPDB 2019 agar menjamin #SemuaBisaSekolah.
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Nilai Ujian Nasional bukanlah syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua/wali pada PPDB 2019, karena dapat membatasi hak setiap anak mendapatkan layanan dasar pendidikan.



PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Sekolah yg diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB 2019 maupun perpindahan peserta didik. Sekolah juga dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam/buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. 
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Kebijakan zonasi menjadi pendekatan baru pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB 2019 saja, tetapi juga untuk memperbaiki capaian standar nasional pendidikan.
Selain kanal yang dikelola pemerintah daerah, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan/pengaduan pelanggaran PPDB 2019 melalui ULT Kemendikbud, @Itjen_Kemdikbud ataupun @OmbudsmanRI137. Penerapan PPDB 2019 yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak dibenarkan. Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
PPDB 2019, #SemuaBisaSekolah, dan Ikhtiyar Perbaikan Pendidikan di Indonesia
Demikian beberapa informasi seputar PPDB 2019 yang berhasil dihimpun oleh redaksi diskusikehidupan.com. Semoga bermanfaat.


Post a comment

0 Comments